Review Berita (3)

BAB VII

MASYRAKAT PERKOTAAN DAN PEDESAAN

(URBANISASI)

Jokowi: Operasi Yustisi Tak Efektif Kurangi Urbanisasi

Penulis : Galih Prasetyo | Minggu, 26 Agustus 2012 | 22:38 WIB 

KOMPAS.com/M WISMABRATAJoko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com -- Permasalahan kota seperti Jakarta, salah satunya yaitu serangan urbanisasi. Terlebih selepas musim mudik. Ada saja orang dari desa atau daerah-daerah yang ingin mengadu nasib di ibu kota negara tersebut.

Yang mengkhawatirkan banyak para urban yang hanya bermodal nekat, minim skill memaksakan diri bekerja di Jakarta. Akhirnya menimbulkan permasalahan sosial baru, yakni kemiskinan.

Pemerintah DKI Jakarta berupaya mengatasi urbanisasi ini salah satunya dengan operasi yustisi. Namun, kandidat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi meragukan keefektifan operasi tersebut. Menurutnya, terjadinya urbanisasi lebih disebabkan lapangan pekerjaan yang tidak merata.

"Operasi yustisi sudah dilakukan bertahun-tahun. Bukan saja tahun ini atau tahun lalu. Kenyataannya saya kira hal itu bukan cara yang efektif untuk mengurangi urbanisasi. Urbanisasi lebih disebabkan karena lapangan kerja yang kurang. Sementara perputaran uang di sini besar, mencapai 70 persen lebih, sehingga orang berbondong-bondong ke sini," kata Jokowi di sela rangkaian kunjungannya kepada warga di bilangan Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (26/8/2012).

Menurut Jokowi, pemerintah pusat perlu mendorong agar peredaran uang bisa terdistribusi ke daerah-daerah yang terhitung minat warganya untuk urbanisasi tinggi. Ia menilai apabila di daerah-daerah juga bisa dijumpai pekerjaan, tentunya orang memilih untuk tidak pindah ke kota seperti Jakarta.

Jokowi berpendapat, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus melihat potensi daerah-daerah yang bisa diinvestasikan. Terlebih daerah tersebut terbilang banyak mendatangkan orang ke Jakarta. Bila tidak demikian, kata dia, gelombang urbanisasi akan tetap melanda Jakarta.

Sekalipun Jakarta dipagar, ditembok atau diberi pintu gerbang, kata Jokowi, para urban kerap menyerbu. "Kalau di daerah ada lapangan pekerjaan otomatis tidak akan ke Jakarta. Tetapi kalau operasi yustisi tidak akan efektif. Wong kalau Jakarta dipagari, ditembok atau diberi gerbang urbanisasi akan ada," katanya.

Editor :

Farid Assifa

Referensi: http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/26/22385696/Jokowi.Operasi.Yustisi.Tak.Efektif.Kurangi.Urbanisasi

REVIEW:

Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau proses pembentukan masyarakat perkotaan. Sebenarnya, urbanisasi ini merupakan permasalahan yang menggeluti wilayah Jakarta sejak dahulu kala hingga saat ini dimana Jakarta merupakan jantung kota Negara Indonesia. Apa yang menjadikan penyebab permasalahan urbanisasi tak kunjung surut di Ibu Kota Jakarta ini? Apakah ini merupakan salah masyarakat? Atau permasalahan ini merupakan keteledoran pemerintah?

Menurut berita yang dipublish oleh media kompas dimana Guberneur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa dengan Jokowi merasa bahwa metode operasi yustisi memang dirasa kurang efektif sebagai solusi fenomena urbanisasi di Jakarta.

Saya sependapat dengan apa yang dilontarkan oleh Bapak Jokowi. Bagi saya, permasalahan urbanisasi ini merupakan hubungan sebab akibat antara desa dan kota yang pada akhirnya menghasilkan sirkulasi kependudukan. Operasi yustisi itu hanya sebuah metode pendataan saja. Kenyataannya, siapa pun mereka dan dari mana mereka, pasti tetap bisa masuk ke Jakarta.

Sebaiknya hal urbanisasi ini harus dikaji dan ditelaah agar dapat dicari solusinya. Penyebab utama mereka urbanisasi rata-rata dikarenakan tempat yang mereka diami dirasa sudah tidak dapat memberikan penghasilan yang mencukupi bagi keluarga mereka sedangkan harga kebutuhan pokok kian hari kian melambung tinggi. Mereka berpikir bahawa dengan mereka merantau ke Jakarta, penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak bila dibandingkan dengan di desa. Dengan skill yang terbatas, mereka nekat datang ke Jakarta. Mereka tidak memikirkan resiko apabila mereka tidak mendapat pekerjaan di Jakarta atau katakanlah menjadi seorang penganggur yang malah menambah angka kemiskinan di Ibu Kota. Di sinilah peran pemerintah harus dikuatkan. Pendanaan ke desa harus sampai secara merata atau kita kenal dengan otonomi daerah. Selain itu, harus dilakukan kembali penataan pedesaan. Jangan sampai dana ini dikorupsi atau jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Perbanyak lapangan kerja di pedesaan dan meningkatkan pemberdayaan pertanian dan perikanan yang umumnya melimpah di pedesaan. Sistem pendidikan di desa juga harus diperhatikan agar dari sinilah muncul generasi baru yang diharapkan dapat berkompetisi atau bersaing dengan masyarakat perkotaan. Tak hanya berbekal pendidikan saja, dari sekolah inilah mereka juga mendapatkan skill yang cukup. Kalau pembangunan tataan perekonomian di desa sudah kuat, saya yakin bahwa masyarakat pedesaan tidak akan merantau ke Ibu Kota. Buat apa mereka pindah ke Jakarta apabila mereka memiliki pekerjaan tetap yang mapan di desa?